Batang Hari, Jambi - Seleksi lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pemerintahan Kabupten Batang Hari yang sudah berjalan, namun ada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak memenuhi persyaratan. Bupati segera melakukan evaluasi terhadap dua OPD tersebut, Senin (21/12/2022).
Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief menjelaskan, RPJMD sudah berjalan kurang lebih satu tahun empat bulan.
Baca juga:
Wapres RI ke Sulsel Bahas MPP dan UMKM
|
“Seharusnya bagi peserta JPT sudah dapat memahami dan mengerti guna mengikuti rekam jejak seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama yang segera akan dilaksanakan, ” ucapnya.
Menurutnya, terkait seleksi rekam jejak yang dilakukan oleh Tim Pansel JPT terhadap dua OPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat di OPD Dinas Kesehatan serta OPD Dinas PUPR.
Tekrait hal tersebut, Fadhil akan melakukan evaluasi dimana letak kekurangan dan kelemahannya.
Ia berharap bagi peserta JPT benar benar menguasai dan mampu dalam mengimplementasikan uji gagasan/makalah, serta wawancara yang dilakukan oleh tim penguji.
“Dari hasil seleksi uji kompetensi itu hasilnya nanti akan kita teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), ” ucap Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief.
Sebanyak 36 orang peserta yang akan mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari telah melalui seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia seleksi (Pansel) berkumpul diruang pola besar Kantor Bupati.
Kegiatan seleksi JPT tersebut resmi dibuka oleh Bupati Batang Hari dan dihadiri Ketua dan seluruh anggota Pansel, Peserta yang akan mengikuti seleksi JPT, serta para tamu undangan lainnya. 36 orang peserta tersebut dinyatakan lulus dalam seleksi awal guna melangkah lebih lanjut.
Di tempat terpisah Ketua Pansel M. Azan. S.H, menjelaskan dari 36 peserta itu terbagi dalam delapan JPT diantaranya Asisten Perekonomian dan pembangunan sekda Kabupaten Batanghari, Inspektur Daerah, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Disporapar, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup. (Red)